Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, banyak pekerja mulai menanyakan kapan THR 2026 untuk karyawan swasta cair. Pemerintah telah memberikan kepastian mengenai jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) yang diperkirakan berlangsung pada pertengahan Maret 2026.
THR merupakan hak pekerja yang telah diatur dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Tunjangan ini diberikan untuk membantu karyawan memenuhi kebutuhan menjelang hari raya keagamaan.
Dengan adanya jadwal yang jelas, perusahaan diharapkan dapat mempersiapkan pembayaran tepat waktu, sementara pekerja bisa merencanakan penggunaan dana THR dengan lebih baik.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga terus mengingatkan perusahaan agar mematuhi aturan pembayaran THR. Selain memiliki batas waktu yang jelas, terdapat sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.
Jadwal Pencairan THR Swasta 2026
Berdasarkan aturan yang berlaku, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Jika Idul Fitri 1447 H diperkirakan jatuh pada 21 atau 22 Maret 2026, maka THR karyawan swasta diperkirakan cair paling lambat sekitar 11 hingga 15 Maret 2026.
Sebagai gambaran, apabila Lebaran jatuh pada 21 Maret 2026, maka perusahaan harus membayarkan THR paling lambat sekitar 11 atau 12 Maret 2026.
Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan sudah menyiapkan anggaran agar pembayaran THR dapat dilakukan tepat waktu.
Dasar Hukum dan Kewajiban Perusahaan
Pemberian THR memiliki landasan hukum yang jelas dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, di antaranya:
- Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 88E
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
- Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa THR wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil. Ketentuan ini bertujuan agar pekerja menerima haknya secara utuh dan dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan menjelang Lebaran.
Siapa yang Berhak Menerima THR?
Setiap pekerja berhak mendapatkan THR apabila telah memiliki masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus.
Ketentuan ini berlaku untuk:
- Karyawan tetap (PKWTT)
- Karyawan kontrak (PKWT)
- Pekerja yang masih dalam masa percobaan (probation)
Dengan aturan tersebut, semua pekerja yang memenuhi syarat tetap mendapatkan tunjangan hari raya sesuai ketentuan.
Cara Menghitung Besaran THR
Besaran THR yang diterima pekerja tergantung pada masa kerja.
- Masa kerja 12 bulan atau lebih
Pekerja berhak menerima THR sebesar 1 bulan gaji penuh. - Masa kerja kurang dari 12 bulan
THR dihitung secara proporsional dengan rumus:
(masa kerja ÷ 12) × (gaji pokok + tunjangan tetap)
Perhitungan ini memastikan pekerja tetap mendapatkan hak THR meskipun belum bekerja selama satu tahun penuh.
Sanksi Jika Perusahaan Tidak Membayar THR
Pemerintah akan memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan pembayaran THR.
Jika perusahaan terlambat membayar THR, maka akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total kewajiban THR.
Selain itu, perusahaan yang tidak membayar THR juga bisa dikenai sanksi administratif seperti:
- Teguran tertulis
- Pembatasan kegiatan usaha
- Penghentian sementara operasional
- Pembekuan izin usaha
Untuk mengawasi pelaksanaan aturan ini, Kementerian Ketenagakerjaan meminta setiap daerah membentuk Posko THR 2026 sebagai tempat konsultasi dan pengaduan pekerja yang terintegrasi dengan laman resmi.
Kesimpulan
THR 2026 untuk karyawan swasta wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H, yang diperkirakan jatuh pada 11–15 Maret 2026.
Aturan ini mengacu pada regulasi ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan membayar THR secara penuh dan tidak boleh dicicil.
Seluruh pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan, baik karyawan tetap maupun kontrak, berhak menerima THR sesuai ketentuan.
Pemerintah juga menyiapkan sanksi tegas bagi perusahaan yang terlambat atau tidak membayar THR guna memastikan hak pekerja tetap terlindungi menjelang Lebaran.
Komentar