Pemerintah telah menyiapkan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 bagi aparatur negara, mulai dari PNS, PPPK, hingga prajurit TNI dan anggota Polri.
Total dana yang dialokasikan mencapai sekitar Rp55 triliun, sebagai bentuk dukungan kesejahteraan menjelang Hari Raya Idulfitri.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa pencairan THR tahun ini dijadwalkan lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Jika biasanya dana diberikan mendekati Lebaran, pada 2026 pencairan direncanakan mulai sejak awal Ramadan dan dilakukan secara bertahap selama bulan puasa.
“Minggu pertama puasa,” ujarnya saat memberikan keterangan di Gedung DPR/MPR, Jakarta dikutip dari CNBCIndonesia.
Anggaran THR 2026 Naik Dibanding Tahun Sebelumnya
Jika dibandingkan dengan tahun 2025, alokasi anggaran THR tahun ini mengalami peningkatan.
Pada 2025, pemerintah menganggarkan sekitar Rp49,9 triliun, sedangkan pada 2026 jumlahnya naik menjadi Rp55 triliun.
Kenaikan ini menunjukkan adanya penyesuaian fiskal sekaligus komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli aparatur negara menjelang Hari Raya.
Siapa Saja Penerima THR 2026?
Meskipun aturan teknis pencairan THR 2026 belum diumumkan secara resmi, skema penerima kemungkinan besar akan mengacu pada kebijakan tahun sebelumnya.
Pada 2025, THR diberikan kepada sekitar 9,4 juta aparatur negara, meliputi:
- Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- Prajurit TNI dan anggota Polri
- Hakim
- Para pensiunan aparatur negara
Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.
Komponen THR yang Diterima ASN, TNI, dan Polri
Berdasarkan ketentuan sebelumnya, besaran THR diberikan setara dengan satu kali penghasilan yang mencakup:
- Gaji pokok
- Tunjangan melekat (tunjangan keluarga, jabatan, dan lainnya)
- Tunjangan kinerja (tukin) hingga 100% bagi ASN pusat, TNI-Polri, dan hakim
Sementara itu, untuk ASN daerah, skema pemberian THR mengikuti pola yang sama, tetapi besarannya disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah.
Pencairan Lebih Awal untuk Dorong Ekonomi Ramadan
Pencairan THR yang dimulai sejak awal Ramadan dinilai dapat membantu aparatur negara mempersiapkan kebutuhan Lebaran lebih matang sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat selama bulan puasa.
Selain meningkatkan kesejahteraan pegawai, kebijakan ini juga diharapkan memberi dampak positif pada konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi nasional menjelang Idulfitri 2026.
Kesimpulan
THR PNS, PPPK, TNI, dan Polri tahun 2026 dipastikan tetap diberikan dengan anggaran lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
Pencairannya direncanakan mulai awal Ramadan secara bertahap, dengan komponen yang kemungkinan masih mengacu pada kebijakan 2025.
Aparatur negara diharapkan dapat memanfaatkan tunjangan ini untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya sekaligus menjaga stabilitas ekonomi selama Ramadan.
Sumber : CNBC Indonesia
Komentar