Kepastian pencairan THR ASN dan PPPK 2026 kembali menjadi perhatian para aparatur negara, mulai dari PNS, PPPK, TNI, Polri, hingga pensiunan.
Sejumlah informasi yang beredar di media sosial sempat menyebut nominal sangat besar, bahkan mencapai puluhan juta rupiah.
Namun, penting dipahami bahwa besaran THR memiliki perhitungan resmi yang berbeda-beda sesuai golongan, jabatan, dan masa kerja.
THR diberikan untuk membantu kebutuhan menjelang Hari Raya Idulfitri, sedangkan gaji ke-13 biasanya difokuskan untuk mendukung biaya pendidikan anak pada tahun ajaran baru.
Mengacu pada pola tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR umumnya dilakukan sekitar H-15 hingga H-10 sebelum Lebaran, sementara gaji ke-13 dijadwalkan cair pada periode Juni–Juli.
Karena itu, ASN dan PPPK diimbau memahami ketentuan resmi agar tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terverifikasi.
Siapa Saja Penerima THR dan Gaji ke-13 2026?
Penerima THR dan gaji ke-13 meliputi:
- Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- Prajurit TNI dan anggota Polri
- Pejabat negara
- Guru dan dosen
- Pensiunan ASN
Dana THR bersumber dari APBN dan diberikan sebagai bentuk dukungan kesejahteraan aparatur negara menjelang hari raya.
Komponen Perhitungan THR ASN 2026
Dilansir dari radartulungagung.jawapos THR ASN terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:
- Gaji pokok
- Tunjangan keluarga
- Tunjangan pangan
- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
- Tunjangan kinerja (Tukin) sebesar 100% sesuai ketentuan
Bagi guru dan dosen yang tidak menerima tukin, komponen diganti dengan tunjangan profesi. Sementara itu, CPNS menerima THR berdasarkan 80% gaji pokok sesuai aturan kepegawaian.
Adapun beberapa tunjangan tidak termasuk dalam perhitungan THR, seperti:
- Tunjangan risiko kerja
- Tunjangan insentif khusus
- Tunjangan pengamanan
- Tunjangan wilayah tertentu (misalnya daerah perbatasan atau Papua)
Rata-Rata Besaran THR ASN 2026
Besaran THR berbeda-beda tergantung golongan dan jabatan. Secara umum:
- ASN golongan menengah menerima sekitar Rp6 juta–Rp8 juta
- Nominal sangat besar (hingga puluhan juta rupiah) hanya berlaku bagi pejabat tinggi lembaga tertentu
- Pegawai swasta tetap memperoleh THR sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan, dengan sanksi denda 5% jika perusahaan terlambat membayar
Perhitungan THR PPPK 2026
THR bagi PPPK dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan sesuai regulasi yang berlaku. Besaran gaji PPPK berbeda menurut golongan dan masa kerja. Contohnya:
- Golongan I masa kerja 0 tahun: sekitar Rp1,9 juta
- Golongan IV masa kerja 3 tahun: sekitar Rp2,2 juta
- Golongan IX masa kerja 0 tahun: sekitar Rp3,2 juta
- Golongan XI masa kerja 0 tahun: sekitar Rp3,4 juta
Karena perhitungan mengikuti struktur gaji masing-masing, jumlah THR PPPK tidak sama antarpegawai.
Pemerintah Targetkan Pencairan Awal Ramadan
Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk pembayaran THR ASN dan PPPK tahun 2026. Pencairan direncanakan dilakukan pada awal Ramadan guna:
- Meningkatkan daya beli masyarakat
- Membantu kebutuhan rumah tangga menjelang Lebaran
- Menjaga perputaran ekonomi nasional
THR yang diberikan mencakup gaji pokok dan tunjangan melekat, dengan tambahan komponen sesuai kemampuan fiskal negara.
Klarifikasi Soal Isu Kenaikan Pensiun dan Rapelan
Terkait kabar adanya kenaikan pensiun atau pembayaran rapelan bagi pensiunan, hingga kini belum terdapat keputusan resmi pemerintah mengenai hal tersebut.
Informasi yang beredar di masyarakat diminta untuk diverifikasi melalui kanal resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Prinsip Penyaluran THR 2026
Pemerintah menerapkan prinsip 5T dalam penyaluran THR dan gaji ke-13, yaitu:
- Tepat Administrasi
- Tepat Orang
- Tepat Waktu
- Tepat Jumlah
- Tepat Tempat
Dengan sistem ini, diharapkan pencairan berjalan transparan, akurat, dan tanpa hambatan.
Kesimpulan
THR ASN dan PPPK 2026 direncanakan cair pada awal Ramadan dengan besaran yang disesuaikan golongan, jabatan, dan komponen gaji masing-masing.
Informasi mengenai nominal fantastis atau kenaikan tambahan perlu disikapi bijak karena tidak semuanya sesuai ketentuan resmi.
Memahami mekanisme dan komponen THR akan membantu aparatur negara merencanakan keuangan secara lebih matang sekaligus menghindari informasi yang belum jelas kebenarannya.
Sumber : https://radartulungagung.jawapos.com
Komentar