BPJS Kesehatan menegaskan akan menanggung biaya yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas selama musim mudik Lebaran tahun 2026.
Menurut Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba, BPJS Kesehatan akan menanggung biaya kecelakaan tunggal, serta dapat menjadi pelengkap pertanggungan dari Jasa Raharja untuk kecelakaan ganda. Layanan ini memastikan peserta tetap terlindungi saat bepergian.
Selain itu, BPJS Kesehatan menjamin pelayanan berkelanjutan bagi peserta dengan penyakit kronis, termasuk mereka yang mengikuti Program Rujuk Baik (PRB).
Layanan ini tersedia bagi peserta JKN aktif, yang statusnya dapat dicek melalui aplikasi Mobile JKN, website resmi BPJS Kesehatan, Chatbot WhatsApp Pandawa, Call Center 165, maupun akun media sosial resmi BPJS Kesehatan.
Besaran Iuran BPJS Kesehatan Saat Ini
Dilansir dari laman cnbcindonesia.com. Pemerintah menegaskan bahwa meski ada wacana penyesuaian tarif, perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap menjadi prioritas.
Berikut ini besaran iuran BPJS Kesehatan sesuai kategori peserta:
- Penerima Bantuan Iuran (PBI): iuran sepenuhnya ditanggung pemerintah, mencakup masyarakat miskin dan rentan.
- Pekerja Penerima Upah (PPU): dikenakan iuran 5% dari gaji bulanan (4% ditanggung pemberi kerja, 1% dibayar pekerja).
- Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Mandiri: iuran dibedakan berdasarkan kelas layanan:
- Kelas III: Rp 42.000 per orang per bulan (disubsidi pemerintah)
- Kelas II: Rp 100.000 per orang per bulan
- Kelas I: Rp 150.000 per orang per bulan
Iuran tambahan berlaku bagi anggota keluarga di luar tanggungan utama, seperti anak keempat, orang tua, atau mertua, sebesar 1% dari gaji per orang per bulan.
Kelompok khusus seperti veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, dan anak yatim piatu dari kelompok tersebut juga ditanggung pemerintah dengan skema khusus.
Sanksi dan Denda Pembayaran Iuran
Batas waktu pembayaran iuran ditetapkan setiap tanggal 10 setiap bulan.
Meskipun sejak 2016 tidak ada denda keterlambatan, sanksi tetap diberlakukan jika peserta menunggak dan kemudian mengakses layanan rawat inap dalam waktu 45 hari setelah kepesertaan aktif kembali.
Berdasarkan Perpres 64/2020, denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal rawat inap dikalikan jumlah bulan tertunggak, dengan ketentuan maksimum 12 bulan dan denda tertinggi Rp 30.000.000.
Untuk peserta PPU, pembayaran denda ditanggung oleh pemberi kerja.
Skema Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa rencana kenaikan iuran tidak akan membebani masyarakat miskin.
Skema subsidi tetap berlaku sehingga kelompok berpenghasilan rendah tetap ditanggung negara.
Sistem BPJS Kesehatan dirancang sebagai asuransi sosial berbasis gotong royong, di mana peserta dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi turut membantu pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Kesimpulan
BPJS Kesehatan tetap memberikan perlindungan maksimal selama musim mudik Lebaran 2026, termasuk bagi peserta dengan penyakit kronis.
Besaran iuran bervariasi sesuai kategori peserta, dengan subsidi tetap diberikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Meskipun denda keterlambatan tidak dikenakan sejak 2016, peserta tetap wajib memperhatikan aturan pembayaran untuk menghindari sanksi saat mengakses layanan rawat inap.
Sistem ini menegaskan prinsip gotong royong dalam menjamin kesehatan masyarakat.
Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/
Komentar