Informasi mengenai gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) tahun 2026 mulai menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah disebut menyiapkan skema pembayaran gaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung operasional program koperasi tersebut pada tahap awal.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembayaran gaji manajer Koperasi Merah Putih tidak akan menambah defisit APBN. Pemerintah disebut menggunakan anggaran yang sebelumnya sudah tersedia sehingga tidak perlu membuka pos anggaran baru.
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Dibayar Bertahap
Pemerintah menjelaskan bahwa skema pembiayaan gaji manajer KDMP akan dilakukan secara bertahap. Dalam dua tahun pertama, pembayaran gaji akan memanfaatkan dana yang sudah dialokasikan untuk program koperasi tersebut.
Menurut penjelasan pemerintah, sebagian dana program Koperasi Desa Merah Putih masih belum digunakan sehingga bisa dimanfaatkan sementara untuk kebutuhan operasional, termasuk pembayaran gaji manajer.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dana pembiayaan yang sebelumnya belum terserap disebut mencapai Rp40 triliun dan berpotensi digunakan untuk membantu kebutuhan awal operasional program KDMP.
Besaran Gaji Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Besaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diperkirakan akan menyesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR) di masing-masing daerah.
Artinya, nominal gaji yang diterima dapat berbeda-beda tergantung wilayah penempatan dan kondisi ekonomi daerah setempat. Faktor seperti biaya hidup dan standar upah daerah menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran gaji.
Saat ini, UMR tertinggi di Indonesia berada di Kota Bekasi dengan nominal sekitar Rp5,6 juta per bulan. Sementara itu, UMR terendah secara nasional berada di Kabupaten Banjarnegara dengan kisaran Rp2,1 juta.
Dengan skema tersebut, gaji manajer Kopdes Merah Putih diperkirakan minimal mengikuti standar UMR daerah tempat mereka bekerja.
Pemerintah Pastikan Tidak Tambah Defisit APBN
Pemerintah menegaskan bahwa penggunaan APBN untuk mendukung program Koperasi Merah Putih tidak akan membebani keuangan negara secara berlebihan.
Dana yang digunakan berasal dari alokasi yang sebelumnya sudah tersedia dan belum terserap secara maksimal. Karena itu, pemerintah memastikan tidak ada tambahan defisit baru dalam APBN untuk pembiayaan program ini.
Skema tersebut disiapkan agar operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tetap berjalan optimal sekaligus mendukung penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Penutup
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Dukungan pembiayaan gaji manajer melalui APBN dan dana Himbara diharapkan mampu membantu operasional koperasi pada tahap awal pembentukan.
Besaran gaji yang disesuaikan dengan UMR daerah juga dinilai dapat memberikan standar penghasilan yang layak bagi para manajer koperasi di berbagai wilayah Indonesia.
Komentar