Pemerintah kembali menghadirkan kebijakan keringanan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 50 persen bagi pekerja sektor informal.
Program ini kini diperluas untuk mencakup pekerja non-transportasi mulai April hingga Desember 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja mandiri di berbagai sektor.
Lanjutan Program Relaksasi Sebelumnya
Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang telah diberikan kepada pekerja sektor transportasi pada triwulan pertama 2026, seperti pengemudi ojek online, kurir, dan sopir angkutan.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025, pemerintah menetapkan potongan iuran sebesar 50 persen untuk dua program utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Dilansir dari laman deskjabar.pikiran-rakyat.com.
Iuran Lebih Murah, Manfaat Tetap Optimal
Dengan adanya diskon tersebut, beban iuran yang harus dibayarkan peserta menjadi lebih ringan.
Sebagai contoh, untuk pekerja dengan penghasilan antara Rp1,1 juta hingga Rp1,29 juta, iuran JKK yang semula Rp12.000 kini menjadi Rp6.000 per bulan.
Sementara iuran JKM turun dari Rp6.800 menjadi Rp3.400 per bulan.
Meski demikian, manfaat perlindungan tetap diberikan secara penuh tanpa pengurangan.
Peserta tetap mendapatkan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja sejak perjalanan berangkat, saat bekerja, hingga kembali ke rumah.
Jika terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian, ahli waris berhak memperoleh santunan sebesar 48 kali upah yang dilaporkan, serta beasiswa pendidikan untuk dua anak dengan total maksimal Rp174 juta.
Untuk kasus meninggal dunia di luar kecelakaan kerja, santunan yang diberikan mencapai Rp42 juta termasuk dukungan pendidikan bagi anak.
Perluas Perlindungan bagi Pekerja Rentan
Perluasan program ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak pekerja informal yang selama ini belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Kelompok pekerja seperti pedagang, petani, nelayan, hingga asisten rumah tangga menjadi sasaran utama karena dinilai paling rentan terhadap risiko kerja.
Dengan biaya iuran yang lebih terjangkau, diharapkan semakin banyak pekerja mandiri yang bergabung sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Strategi Perkuat Jaring Pengaman Sosial
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.
Dengan semakin banyaknya pekerja informal yang terlindungi, diharapkan mereka dapat bekerja dengan lebih aman dan memiliki kepastian perlindungan saat menghadapi risiko kecelakaan maupun kematian.
Kesimpulan
Perluasan diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 50 persen merupakan langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan perlindungan bagi pekerja informal, khususnya di sektor non-transportasi.
Dengan iuran yang lebih ringan namun manfaat tetap maksimal, program ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pekerja mandiri dalam jaminan sosial sekaligus memperkuat sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia.
Sumber : https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/
Komentar