Pemerintah menyebut terdapat kemungkinan perbedaan penetapan Hari Raya Idulfitri 2026 dengan organisasi Islam Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Muhammadiyah sebelumnya telah menetapkan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idulfitri akan jatuh pada 20 Maret 2026. Penetapan tersebut didasarkan pada metode hisab yang digunakan oleh organisasi tersebut.
Pemerintah Masih Menunggu Hasil Sidang Isbat
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia belum menetapkan tanggal resmi Lebaran. Pemerintah akan terlebih dahulu menggelar sidang isbat pada 19 Maret 2026 untuk menentukan awal bulan Syawal 1447 H.
Pratikno menjelaskan bahwa keputusan resmi pemerintah mengenai Hari Raya Idulfitri akan diumumkan setelah sidang isbat selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, masyarakat diminta menunggu hasil keputusan tersebut.
Perbedaan Lebaran Tidak Mengganggu Jadwal Libur
Pratikno menegaskan bahwa potensi perbedaan penetapan Lebaran tidak akan memengaruhi jadwal libur nasional maupun cuti bersama yang telah ditetapkan pemerintah.
Meski terdapat kemungkinan perbedaan, pemerintah tetap berharap perayaan Idulfitri antara pemerintah dan Muhammadiyah dapat berlangsung pada tanggal yang sama sehingga umat Islam di Indonesia dapat merayakannya secara serentak.
Pentingnya Sikap Saling Menghormati
Menurut Pratikno, perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah merupakan hal yang biasa terjadi. Yang terpenting adalah umat Muslim tetap menjaga sikap saling menghormati terhadap perbedaan yang ada.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak harus selalu memiliki keputusan yang sama. Namun, nilai toleransi dan saling menghargai harus tetap dijaga apabila terdapat perbedaan hasil penetapan 1 Syawal.
Kesimpulan
Pemerintah menyampaikan adanya potensi perbedaan penetapan Hari Raya Idulfitri 2026 dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah telah menetapkan Lebaran pada 20 Maret 2026, sedangkan pemerintah masih menunggu hasil sidang isbat yang akan digelar pada 19 Maret 2026. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa perbedaan tersebut bukan masalah selama masyarakat tetap saling menghormati.
Komentar