Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta pemerintah kabupaten/kota agar bersikap terbuka dan kooperatif selama proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Ia menegaskan bahwa kesiapan dokumen, data, dan informasi menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran pemeriksaan laporan keuangan daerah.
Audit interim terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 telah dimulai sejak 18 Februari 2026 dan akan berlangsung hingga 26 Maret 2026.
Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Sumatera Utara.
Dalam Entry Meeting Serentak Pemeriksaan Interim LKPD se-Sumatera Utara Tahun 2026 yang digelar secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Surya menekankan pentingnya komunikasi aktif antara OPD dan tim pemeriksa.
“Saya minta agar berkomunikasi aktif dan responsif terhadap pemenuhan dokumen dan data terkait laporan keuangan Pemerintah Daerah yang diperlukan tim pemeriksa,” ujar Surya saat dilihat, Minggu (22/02/2026).
Ia juga berharap pemeriksaan ini dapat menjadi momentum perbaikan bagi daerah-daerah yang selama ini belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya, pencapaian WTP pada LKPD 2025 akan menjadi indikator meningkatnya tata kelola keuangan pemerintah daerah di Sumatera Utara.
“Diharapkan ke depannya pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih akuntabel, dan kami mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas kerja yang profesional dan independen,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, menegaskan bahwa audit interim ini bukan sekadar agenda rutin tahunan. Menurutnya, pemeriksaan tersebut memiliki peran strategis dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara di daerah.
“Harapan kami risikonya bisa termitigasi, temuannya kalau tidak bisa hilang minimal berkurang,” kata Paula.
Entry meeting tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, jajaran OPD terkait, serta para bupati dan wali kota, sekretaris daerah, dan perangkat daerah dari seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
