Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara tegas meluruskan informasi yang beredar mengenai guru non-ASN yang disebut akan dirumahkan pada tahun 2027. Kabar tersebut dipastikan tidak benar dan termasuk misinformasi yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa pemerintah justru masih sangat membutuhkan tenaga guru non-ASN untuk mengisi kekurangan guru di berbagai daerah. Bahkan, jumlah guru non-ASN yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mencapai lebih dari 200 ribu orang.
Peran Guru Non-ASN Masih Sangat Dibutuhkan
Kemendikdasmen menegaskan bahwa keberadaan guru non-ASN tetap krusial dalam sistem pendidikan nasional, khususnya di wilayah yang kekurangan tenaga pendidik seperti daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Alih-alih melakukan pemberhentian, pemerintah justru berupaya menjaga keberlanjutan peran mereka dalam proses belajar mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa isu “dirumahkan massal” tidak memiliki dasar kebijakan resmi.
Kepastian Masa Kerja dan Gaji Guru Non-ASN
Untuk memberikan kepastian kepada para guru non-ASN, pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026.
Poin Penting Kebijakan
Masa kerja dan penggajian guru non-ASN dijamin hingga 31 Desember 2026.
Guru yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja tetap menerima tunjangan profesi.
Guru bersertifikat namun belum memenuhi beban kerja tetap memperoleh insentif.
Guru non-ASN yang belum bersertifikat juga tetap mendapatkan insentif dari pemerintah.
Kebijakan ini dibuat agar pemerintah daerah memiliki dasar hukum dalam memperpanjang masa kerja para guru non-ASN.
Skema Baru Guru Non-ASN Setelah 2026
Kemendikdasmen saat ini tengah merancang skema lanjutan terkait penugasan guru non-ASN setelah 31 Desember 2026.
Langkah ini bukan berarti penghentian, melainkan bagian dari penataan sistem tenaga pendidik agar lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah juga membuka peluang perbaikan status kepegawaian ke depan.
Imbauan Pemerintah untuk Tidak Terpengaruh Hoaks
Kemendikdasmen mengimbau masyarakat, khususnya para guru, agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah memastikan akan terus memperjuangkan nasib guru non-ASN sesuai kebutuhan pendidikan nasional.
Kesimpulan
Isu guru non-ASN dirumahkan pada tahun 2027 terbukti tidak benar. Pemerintah melalui Kemendikdasmen justru menegaskan bahwa tenaga guru non-ASN masih sangat dibutuhkan dan tetap diberi kepastian masa kerja serta penghasilan hingga 2026. Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan skema lanjutan untuk menjamin keberlangsungan peran mereka di dunia pendidikan.
Komentar