Pemerintah terus melakukan penyesuaian sistem kerja bagi aparatur negara guna menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan optimalisasi pelayanan publik.
Tito Karnavian menegaskan bahwa tidak semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengikuti kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan.
Ketentuan tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ yang ditetapkan pada 31 Maret 2026.
Jabatan ASN Tingkat Provinsi yang Dikecualikan dari WFH
Pada tingkat pemerintah provinsi, terdapat sejumlah jabatan strategis yang tidak diperbolehkan mengikuti skema WFH. Di antaranya:
- Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)
- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)
Selain itu, berbagai unit layanan publik yang bersifat langsung dan krusial juga wajib tetap bekerja dari kantor, seperti:
- Layanan kebencanaan dan kesiapsiagaan
- Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- Kebersihan dan pengelolaan sampah
- Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Perizinan dan penanaman modal
- Layanan kesehatan (rumah sakit dan laboratorium)
- Layanan pendidikan (SMA/SMK sederajat)
- Layanan pendapatan daerah seperti Samsat
- Layanan publik lainnya yang berinteraksi langsung dengan masyarakat
ASN Kabupaten/Kota yang Tidak Bisa WFH
Sementara itu, di tingkat pemerintah kabupaten dan kota, pengecualian juga berlaku bagi sejumlah jabatan dan unit layanan.
Beberapa posisi yang tidak termasuk dalam kebijakan WFH antara lain:
- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- Jabatan Administrator (Eselon III)
- Camat, lurah, dan kepala desa
Selain itu, unit pelayanan publik yang tetap harus bekerja secara langsung meliputi:
- Layanan kebencanaan dan kesiapsiagaan
- Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- Kebersihan lingkungan dan persampahan
- Administrasi kependudukan
- Perizinan seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) dan PTSP
- Layanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, laboratorium)
- Layanan pendidikan (PAUD, TK, SD, SMP)
- Layanan pendapatan daerah seperti UPTD pajak
- Layanan publik lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat
Alasan Pengecualian Kebijakan WFH
Pengecualian ini diberlakukan karena posisi dan unit kerja tersebut memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Pemerintah menilai bahwa layanan publik yang bersifat esensial tidak dapat dilakukan secara jarak jauh, sehingga kehadiran ASN di tempat kerja tetap diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan. Informasi ini dilansir dari laman cnnindonesia.com
Kesimpulan
Kebijakan WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN tidak berlaku untuk seluruh pegawai, terutama bagi pejabat struktural dan unit layanan publik yang bersifat vital.
Dengan adanya pengecualian ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/
