Seiring dengan upaya efisiensi energi dan pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), pemerintah tengah menyiapkan aturan terkait penerapan kerja dari rumah bagi pegawai.
Pemerintah telah memutuskan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan swasta, yang akan segera diumumkan secara resmi.
Namun, pengumuman menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto dan rencananya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi energi, terutama untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), sekaligus tetap mempertimbangkan dampak terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Status Keputusan WFH di Tingkat Pemerintah
Dilansir dari laman cnnindonesia.com. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan keputusan terkait WFH telah final di tingkat pemerintah, namun bukan menjadi kewenangannya untuk mengumumkan kebijakan tersebut.
“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya yang mengumumkan, nanti Pak Menko Perekonomian,” ujar Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menambahkan bahwa hasil rapat kebijakan WFH masih harus dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebelum diumumkan secara resmi.
“Itu harus dilaporkan lagi hasil rapat kemarin ke Bapak Presiden, setelah ada arahan Bapak Presiden baru diumumkan resmi,” jelas Tito.
Pertimbangan Pemerintah dalam Kebijakan WFH
Pemerintah telah membahas skema WFH secara mendalam, termasuk mempertimbangkan pengalaman saat pandemi Covid-19.
Tito Karnavian menilai penerapan satu hari kerja dari rumah tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan.
Selain itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa kebijakan ini lebih bertujuan untuk efisiensi penggunaan energi, bukan terkait ketersediaan BBM, yang tetap aman.
Prasetyo menambahkan bahwa WFH sedang dirumuskan sebagai langkah efisiensi di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah.
Skema Penerapan WFH dan WFA
Pemerintah mempertimbangkan penerapan WFH minimal satu hari dalam seminggu, namun kebijakan ini tidak berlaku untuk semua sektor, terutama sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan yang membutuhkan kehadiran fisik.
Prasetyo Hadi juga mengindikasikan WFH kemungkinan bersifat wajib untuk instansi pemerintah, sementara untuk sektor swasta bersifat imbauan.
Selain WFH, pemerintah sebelumnya telah menerapkan work from anywhere (WFA) selama periode arus balik Lebaran, yakni 25-27 Maret 2026.
Berdasarkan perhitungan awal, kebijakan ini berpotensi menekan konsumsi BBM hingga sekitar 20 persen, meskipun masih bersifat perkiraan.
Kesimpulan
Kebijakan WFH untuk ASN dan karyawan swasta sudah diputuskan di tingkat pemerintah dan akan segera diumumkan setelah arahan Presiden Prabowo Subianto.
Tujuan utama kebijakan ini adalah efisiensi energi, khususnya menekan konsumsi BBM, sambil tetap menjaga kelancaran aktivitas pemerintahan dan ekonomi.
Skema yang tengah dikaji kemungkinan berupa satu hari WFH per minggu, wajib bagi instansi pemerintah, dan bersifat imbauan untuk sektor swasta.
Kebijakan ini juga dilengkapi penerapan WFA pada periode tertentu, dengan estimasi pengurangan konsumsi BBM hingga 20 persen.
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/
Komentar