Puluhan driver bajai online yang tergabung dalam Generasi Bajai Reborn GBR mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan 11 poin tuntutan kepada pihak aplikator Maxim.
Aksi tersebut dipimpin Koordinator Lapangan Putra Rimba yang meminta pemerintah segera menghadirkan payung hukum bagi driver Angkutan Sewa Khusus online.
Putra Rimba menegaskan, kedatangan mereka untuk mengadu langsung kepada pemerintah agar persoalan regulasi segera ditindaklanjuti.
“Kami dari Driver Bajai Medan meminta kepada ‘Maxright’ (Maxim) untuk mengatur regulasinya kepada dinas yang tertentu terkait,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (12/02/2026).
Dalam dokumen tuntutan yang diserahkan, driver meminta pengembalian tarif dasar menjadi Rp14.000 seperti sebelumnya setelah sempat diturunkan menjadi Rp11.000.
Mereka juga menuntut perbaikan sistem aplikasi terutama akurasi peta serta evaluasi jumlah unit bajai di lapangan yang dinilai berdampak pada pendapatan.
Selain itu, driver meminta agar setoran unit kantor disetarakan dengan unit juragan serta adanya evaluasi terhadap sistem orderan lebih dari satu titik. Mereka juga menuntut kemudahan pencairan saldo dompet digital dan penghentian kebijakan suspend sepihak.
Tak hanya itu, para driver meminta agar tidak ada aturan minimal pembatalan dan denda setelah tiga kali cancel. Mereka juga mendesak agar tarif penumpang dan tarif pengantaran barang dibedakan secara jelas serta menolak kenaikan tarif sepihak yang dinilai hanya menguntungkan aplikator.
“Ya, penetapan tarif tidak sesuai, aplikasi tidak sesuai, terus yang kami rasakan selama ini gitu. Kebijakan-kebijakan yang sangat menyusahkan driver,” kata Putra Rimba.
Ia menyebut mediasi sudah dilakukan sebanyak tiga kali, namun belum membuahkan hasil konkret.
“Ya, akan diproses. Jawabnya tetap diproses, tapi belum ada hasil,” pungkasnya.
