BPJS PBPU dan BP Pemerintah Daerah, Ini Perbedaannya dengan BPJS PBI

Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kesehatan saat ini sedang melakukan pemutakhiran dan pemadanan data peserta jaminan kesehatan.

Kebijakan ini berdampak pada penonaktifan kepesertaan BPJS PBPU BP Pemerintah Daerah bagi warga yang tidak lagi memenuhi kriteria tertentu.

Kebijakan tersebut mulai diberlakukan sejak awal Februari 2026 dan telah disampaikan secara resmi kepada seluruh fasilitas kesehatan serta masyarakat umum.

Dilansir dari dukuhdungus.id, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Devi Maryori, menjelaskan bahwa penonaktifan dilakukan terhadap peserta yang berada di luar desil 1 hingga 5 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Artinya, bantuan iuran hanya diberikan kepada masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan.

Penyesuaian ini merupakan bagian dari evaluasi program jaminan kesehatan tahun 2026 agar subsidi tepat sasaran.

Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara PBPU BP Pemerintah Daerah dan jenis kepesertaan BPJS lainnya, khususnya BPJS PBI.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai klasifikasi peserta BPJS Kesehatan sangat penting agar masyarakat mengetahui hak, kewajiban, serta langkah yang harus diambil jika status kepesertaannya berubah.

Apa Itu BPJS PBPU dan BP Pemerintah Daerah?

PBPU BP Pemerintah Daerah adalah kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah.

Kategori ini termasuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dananya bersumber dari APBD. Pesertanya merupakan warga kurang mampu yang didaftarkan oleh pemerintah daerah setempat.

Peserta PBPU BP Pemda tidak dibebankan iuran bulanan karena seluruh biaya kepesertaan ditanggung oleh kas daerah. Program ini sebelumnya dikenal luas sebagai Jamkesda sebelum terintegrasi ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Jenis Kepesertaan BPJS Kesehatan

Dalam sistem JKN, BPJS Kesehatan membagi peserta ke dalam empat segmen utama, yaitu:

PPU (Pekerja Penerima Upah)
Peserta yang berasal dari kalangan pekerja formal, seperti karyawan swasta dan ASN. Iuran dibayarkan bersama oleh pemberi kerja dan pekerja.
PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan)
Masyarakat tidak mampu yang iurannya sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat melalui APBN dan tercatat dalam data kemiskinan nasional.
PBPU BP (Peserta Mandiri)
Pekerja informal atau bukan pekerja yang membayar iuran BPJS secara mandiri setiap bulan, seperti pedagang, petani, dan wiraswasta.
PBI APBD atau PBPU BP Pemerintah Daerah
Warga kurang mampu yang iuran BPJS-nya ditanggung oleh pemerintah daerah menggunakan APBD.

Perbedaan BPJS PBPU BP Pemda dan BPJS PBI

Perbedaan utama antara PBPU BP Pemerintah Daerah dan BPJS PBI terletak pada sumber pembiayaan. PBPU BP Pemda dibiayai melalui APBD, sedangkan PBI reguler berasal dari APBN pemerintah pusat.

BPJS PBI APBN merupakan pengembangan dari program Jamkesmas, sementara PBPU BP Pemda adalah kelanjutan dari Jamkesda.

Meski demikian, keduanya sama-sama memberikan layanan kesehatan gratis kepada peserta tanpa pungutan biaya iuran.

Dari sisi penetapan peserta, PBI APBN mengacu pada data kemiskinan nasional, sedangkan PBPU BP Pemda ditentukan berdasarkan verifikasi dan kebijakan pemerintah daerah.

Untuk layanan kesehatan, umumnya kedua kategori mendapatkan fasilitas perawatan kelas 3 di faskes tingkat pertama. Namun, beberapa daerah dapat memberikan tambahan manfaat sesuai kemampuan anggaran masing-masing.

Status kepesertaan juga dapat berubah sewaktu-waktu. Jika kondisi ekonomi membaik atau data diperbarui, peserta bisa dinonaktifkan. Sebaliknya, warga yang kembali mengalami kesulitan ekonomi dapat diusulkan kembali sebagai penerima bantuan.

Cara Reaktivasi BPJS PBPU dan BP Pemda yang Dinonaktifkan

Peserta yang kepesertaannya nonaktif masih memiliki peluang untuk mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan, dengan mekanisme berbeda sesuai kondisi masing-masing.

1. Nonaktif Kurang dari 6 Bulan dan Masih Terdaftar DTSEN

Siapkan KIS, KTP, dan Kartu Keluarga
Datangi kantor Dinas Sosial setempat
Ajukan permohonan surat rekomendasi reaktivasi
Serahkan surat tersebut ke kantor BPJS Kesehatan
Tunggu konfirmasi hingga status aktif kembali

2. Nonaktif Lebih dari 6 Bulan dan Tidak Terdaftar DTSEN

Urus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/desa
Daftarkan ulang DTSEN melalui Dinas Sosial
Ikuti proses verifikasi data
Ajukan surat reaktivasi ke BPJS Kesehatan
Status akan aktif setelah disetujui

3. Nonaktif Lebih dari 6 Bulan dan Sedang Sakit

Datangi UPTPK setempat
Bawa KIS, KK, KTP, SKTM, dan surat keterangan rawat
Petugas akan melakukan survei kelayakan
Jika memenuhi syarat, peserta akan didaftarkan kembali
Jika tidak, akan diarahkan ke kepesertaan mandiri

Bagi warga Depok yang terdampak penonaktifan namun tidak dalam kondisi sakit, pembaruan data dapat dilakukan melalui Puskesos. Hasil verifikasi akan menentukan apakah masih berhak menerima bantuan iuran atau tidak.

Untuk kondisi darurat kesehatan, proses reaktivasi biasanya dipercepat. Namun, kelengkapan dokumen tetap menjadi syarat utama agar pengurusan berjalan lancar.

Kesimpulan

BPJS PBPU BP Pemerintah Daerah merupakan program jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu yang iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD.

Berbeda dengan BPJS PBI yang dibiayai APBN, kepesertaan PBPU BP Pemda ditentukan berdasarkan verifikasi dan kebijakan daerah.

Penonaktifan peserta pada 2026 dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran sesuai data DTSEN.

Meski dinonaktifkan, peserta masih memiliki kesempatan melakukan reaktivasi dengan memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Sumber: dukuhdungus.id