Istilah BPJS PBPU dan BP Pemerintah Daerah mendadak ramai dibahas setelah banyak kepesertaan jaminan kesehatan dinonaktifkan di sejumlah daerah pada awal 2026. Kondisi ini membuat sebagian warga panik karena layanan berobat tiba-tiba tidak bisa digunakan.
Sejak Februari 2026, pemerintah daerah melakukan pemadanan dan evaluasi data jaminan kesehatan berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).
Karena itu, penting bagi masyarakat memahami arti BPJS PBPU, BP Pemda, dan BPJS PBI, serta perbedaannya dalam sistem JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).
Pengertian BPJS PBPU dalam Sistem JKN
BPJS PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) adalah segmen kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pekerja mandiri atau informal yang tidak memiliki pemberi kerja tetap.
Kelompok BPJS PBU meliputi:
- Pedagang
- Petani
- Nelayan
- Pekerja lepas
- Pelaku UMKM
- Pekerja informal lainnya
Ciri utama BPJS PBPU:
- Tidak ada pemotongan iuran otomatis
- Iuran dibayar sendiri (mandiri), kecuali mendapat bantuan
- Mendapat layanan sesuai kelas kepesertaan
- Status aktif selama iuran dibayar rutin
Skema ini memastikan pekerja informal tetap mendapat perlindungan kesehatan meski tidak bekerja di sektor formal.
Apa Itu BP Pemerintah Daerah?
BP Pemerintah Daerah (BP Pemda) adalah peserta BPJS segmen PBPU yang iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD.
Artinya:
- Peserta tidak membayar iuran bulanan
- Penetapan dilakukan oleh pemerintah daerah
- Data diverifikasi melalui mekanisme daerah
- Status dapat berubah sesuai evaluasi ekonomi
Program ini merupakan kelanjutan dari Jamkesda yang kini terintegrasi dalam sistem JKN nasional.
Perbedaan BPJS PBPU BP Pemda dan BPJS PBI
Meski sama-sama tidak membayar iuran sendiri, BP Pemda dan PBI APBN memiliki perbedaan penting terutama dari sumber pendanaan dan mekanisme penetapan.
| Aspek | PBPU BP Pemda | PBI APBN |
|---|---|---|
| Sumber Iuran | APBD (Daerah) | APBN (Pusat) |
| Penetapan Peserta | Pemerintah Daerah | Pemerintah Pusat |
| Basis Data | Verifikasi Daerah | DTSEN Nasional |
BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) adalah peserta yang iurannya ditanggung pemerintah pusat berdasarkan data kemiskinan nasional.
Perbedaan jalur verifikasi ini menjelaskan mengapa status kepesertaan bisa berubah saat ada pemutakhiran data.
Kenapa BPJS PBPU BP Pemda Banyak Dinonaktifkan 2026?
Penonaktifan terjadi karena adanya evaluasi ekonomi berbasis desil pendapatan nasional.
Kriteria utama:
- Desil 1–5 menjadi prioritas bantuan
- Peserta di atas kategori tersebut dianggap mampu
- Evaluasi dilakukan berkala
- Penyesuaian mengikuti kapasitas APBD
Artinya, jika kondisi ekonomi dinilai membaik atau tidak lagi memenuhi kriteria, bantuan iuran dari daerah bisa dihentikan secara administratif.
Cara Reaktivasi BPJS PBPU dan BP Pemda yang Nonaktif
Bagi peserta yang dinonaktifkan, reaktivasi masih bisa dilakukan melalui jalur resmi.
1. Nonaktif Kurang dari 6 Bulan
Jika data masih tercatat aktif di DTSEN:
- Siapkan KTP, KK, dan KIS
- Datang ke Dinas Sosial setempat
- Ajukan surat rekomendasi reaktivasi
- Serahkan ke kantor BPJS Kesehatan
- Tunggu proses verifikasi
Biasanya proses ini lebih cepat karena data masih tersedia dalam sistem.
2. Nonaktif Lebih dari 6 Bulan
Prosesnya lebih panjang karena perlu verifikasi ulang:
- Urus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- Daftar ulang melalui Dinas Sosial
- Tunggu survei lapangan
- Ajukan permohonan reaktivasi
- Menunggu persetujuan BPJS
3. Jalur Darurat Jika Sedang Sakit
Bagi peserta yang sedang dalam kondisi medis mendesak, pemerintah daerah menyediakan jalur percepatan.
Syarat umum:
- Membawa KTP, KK, KIS
- SKTM dari kelurahan
- Surat keterangan rawat
- Mengikuti survei kelayakan
Jika disetujui, peserta kembali ditanggung daerah. Jika tidak, akan diarahkan menjadi PBPU mandiri.
Dampak Penonaktifan BPJS PBPU BP Pemda
Status nonaktif berdampak langsung pada layanan kesehatan:
- Klaim rawat jalan ditolak
- Rawat inap tidak dijamin
- Resep obat tidak ditanggung
- Harus membayar biaya pribadi
Karena itu, masyarakat disarankan rutin mengecek status kepesertaan agar tidak terkejut saat membutuhkan layanan medis.
Solusi Jika Tidak Lagi Mendapat Bantuan
Peserta yang tidak memenuhi kriteria bantuan dapat beralih ke PBPU mandiri dengan membayar iuran sesuai kelas yang dipilih.
Keuntungannya:
- Status tetap aktif
- Layanan tetap berjalan
- Tidak bergantung pada kuota APBD
Tips Agar Status BPJS Tetap Aktif
Untuk mencegah penonaktifan mendadak:
- Perbarui data kependudukan secara berkala
- Pastikan alamat sesuai domisili
- Laporkan perubahan kondisi ekonomi
- Cek status BPJS secara rutin
- Hindari data ganda
Data yang akurat membantu sistem menentukan bantuan secara tepat sasaran.
Kesimpulan
BPJS PBPU adalah segmen pekerja informal dalam JKN, sedangkan BP Pemda adalah PBPU yang iurannya ditanggung APBD. Berbeda dengan BPJS PBI yang didanai APBN, penetapan peserta BP Pemda bergantung pada kebijakan dan verifikasi daerah.
Penonaktifan 2026 terjadi akibat evaluasi ekonomi berbasis DTSEN. Masyarakat yang terdampak masih bisa mengajukan reaktivasi atau beralih ke kepesertaan mandiri agar tetap mendapatkan perlindungan kesehatan.
Memahami perbedaan BPJS PBPU, BP Pemda, dan PBI menjadi kunci agar tidak panik saat terjadi perubahan status kepesertaan.
